SERANG – Komisi I DPRD Provinsi Banten menggelar rapat kerja evaluasi triwulan pertama bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja pada Kamis, 24 April 2025, di Gedung Serba Guna DPRD Banten. Evaluasi ini difokuskan pada pelaksanaan program kerja dan realisasi anggaran triwulan pertama Tahun Anggaran 2025.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I Pinan, didampingi Wakil Ketua Muhammad Faizal dan Sekretaris Komisi I Umar Bin Barmawi. Turut hadir pula anggota Komisi I lainnya seperti Madsuri, Efu Saefullah, Achmad Farisi, Eka Widya Lestari, dan Kombes Pol Jasmarni.
Sementara dari pihak eksekutif, hadir pimpinan OPD mitra kerja, di antaranya Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DiskominfoSA), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB), serta Badan Perhubungan Provinsi Banten.
Ketua Komisi I Pinan menjelaskan, rapat ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dewan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah, terutama yang terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran.
“Komisi I melaksanakan evaluasi capaian triwulan I, sekaligus mengidentifikasi bidang-bidang program yang terkena efisiensi,” ujarnya.
Dalam sesi paparan, masing-masing OPD menyampaikan capaian kinerja, realisasi anggaran, serta program yang terdampak penyesuaian. Komisi I memberikan tanggapan dan masukan agar OPD tetap dapat menjalankan program secara optimal di tengah keterbatasan anggaran.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi I Muhammad Faizal meminta agar anggaran program yang terkena efisiensi dikembalikan ke kas daerah untuk dapat diakomodasi kembali pada pembahasan anggaran perubahan.
“Kami minta OPD mengembalikan anggaran program yang terkena efisiensi agar bisa disusun ulang dalam anggaran perubahan dan dioptimalkan kembali,” tegas Faizal. Ia juga mendorong OPD memanfaatkan waktu dengan kegiatan yang tetap bermanfaat meskipun tidak memerlukan anggaran besar.
Senada, Sekretaris Komisi I Umar Bin Barmawi menekankan pentingnya sinkronisasi kegiatan antara OPD dan DPRD agar tidak terjadi tumpang tindih program di tengah masyarakat.
“Kami berharap kegiatan yang dilaksanakan OPD dapat selaras dengan program-program sosialisasi Komisi I, sehingga bisa lebih efektif dan menyentuh masyarakat secara langsung,” ujarnya.
Rapat ini menjadi bagian penting dari upaya pengawasan dan penguatan sinergi antara legislatif dan eksekutif, dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan program serta optimalisasi pelayanan publik di Provins Banten. (Adv)
