SERANG — Pemerintah Provinsi Banten menghadapi tantangan fiskal menjelang tutup tahun 2025, khususnya terkait penurunan penerimaan BBNKB akibat pergeseran tren ke kendaraan listrik. Meski demikian, realisasi pendapatan daerah hingga November menunjukkan angka positif, yakni Rp 8,79 triliun atau 83,74 persen dari target.
Kepala Bapenda Banten, Rd. Berly Rizki Natakusumah, mengatakan PKB tetap penyumbang utama dengan Rp 5,13 triliun, namun penurunan BBNKB mendorong pemerintah melakukan inovasi kebijakan untuk menjaga stabilitas fiskal.
Salah satu langkah strategis adalah intensifikasi penagihan pajak dan digitalisasi layanan. Program Penghargaan dan Undian Patuh Pajak dinilai mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus memberikan stimulus psikologis kepada wajib pajak.
Di sisi lain, kebijakan baru seperti kewajiban perusahaan melunasi pajak alat berat sebelum izin diterbitkan diproyeksikan mengoptimalkan pendapatan sektor industri. Bapenda juga memperkuat akurasi data PBBKB melalui kerja sama dengan BPH Migas dan Pertamina.
Dorongan perusahaan di kawasan industri Bojonegara dan Pulau Ampel untuk melakukan balik nama kendaraan menjadi strategi yang diperkirakan menambah kontribusi PAD, terutama karena operasional perusahaan memanfaatkan infrastruktur daerah.
Penguatan sinergi dengan kabupaten/kota menjadi faktor kunci mengingat sebagian besar penerimaan PKB dan BBNKB dibagikan ke daerah. Berly menyebut bahwa penyelesaian tunggakan kendaraan dinas serta pendataan ulang aset menjadi prioritas.
“Untuk menjaga laju pembangunan dalam situasi ekonomi yang dinamis, optimasi pendapatan menjadi sangat penting,” kata Berly. (Adv)
