Efisiensi Anggaran, DPRD Banten Pangkas Perjalanan Dinas dan Sosialisasi

Efisiensi Anggaran, DPRD Banten Pangkas Perjalanan Dinas dan Sosialisasi
Efisiensi Anggaran, DPRD Banten Pangkas Perjalanan Dinas dan Sosialisasi

BANTEN – DPRD Provinsi Banten memangkas anggaran perjalanan dinas bagi 100 anggotanya dalam tahun anggaran 2025. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja daerah.

Sekretaris DPRD Banten, Deden Apriandhi Hartawan, menyampaikan di Kota Serang, Kamis (tanggal tidak disebut), bahwa anggaran perjalanan dinas yang dipangkas mencapai Rp71 miliar. Dampaknya, frekuensi kunjungan kerja (kunker) anggota dewan yang sebelumnya bisa dilakukan empat kali dalam sebulan, kini hanya bisa dilakukan dua kali.

“Total efisiensi anggaran di lingkungan DPRD Banten mencapai Rp102 miliar. Itu mencakup anggaran perjalanan dinas, konsumsi, pemeliharaan, hingga publikasi,” ungkap Deden.

Deden juga mengungkapkan rencana untuk melakukan rasionalisasi terhadap anggaran sosialisasi peraturan daerah (sosper) yang selama ini dijalankan oleh anggota dewan. Anggaran untuk kegiatan sosper mencapai Rp60 miliar, dengan tambahan anggaran konsumsi sebesar Rp30 miliar.

Baca Juga:  Komisi V DPRD Banten Usulkan Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Tekankan Urgensi Perlindungan Pekerja

Menurutnya, meski efisiensi dilakukan, kegiatan sosper tetap berjalan efektif dalam upaya edukasi masyarakat terkait produk hukum yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten.

Sementara itu, Ketua DPRD Banten, H. Fahmi Hakim, menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Inpres efisiensi tersebut. Ia menekankan pentingnya penghematan terhadap anggaran yang bersifat seremonial.

“Kami sepakat bahwa seluruh OPD maupun DPRD harus melakukan efisiensi terhadap belanja yang sifatnya seremonial. DPRD Banten siap menjalankan Inpres dengan memangkas anggaran perjalanan dinas,” kata Fahmi.

Namun, ia juga menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh menyentuh program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti bantuan sosial, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan Pemprov Banten untuk memastikan bahwa sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tidak hanya tidak terkena efisiensi, tapi jika memungkinkan justru ditingkatkan anggarannya,” pungkasnya.(Adv)