Ketua PWI Banten Dampingi Ketua PWI Pusat Tinjau Rumah Subsidi untuk Wartawan
SERANG – Dalam rangka menindaklanjuti program kerja sama rumah subsidi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ketua Umum PWI Pusat, Hendry CH Bangun meninjau Perumahan Pondok Banten Indah di Kota Serang, Sabtu, 19 April 2025.
Perumahan yang berlokasi di Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, itu dinilai sangat representatif dan strategis.
“Kondisinya bagus dan representatif. Saya lihat rumah contohnya, ini bagus dan lokasinya strategis karena dekat pusat pemerintahan,” kata Hendry.
Hendry mengungkapkan, pada tahap awal, pemerintah pusat menyediakan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk wartawan. Dari jumlah tersebut, Provinsi Banten mendapat kuota 100 unit.
“Nanti mungkin Banten bisa dapat 200 unit,” ujarnya, didampingi Ketua PWI Banten Mashudi, rombongan PWI Pusat, pihak pengembang, dan perwakilan Bank BTN Pusat.
Menurut Hendry, program rumah subsidi ini sangat membantu wartawan, mengingat dari sekitar 30 ribu wartawan yang terdata di PWI, masih banyak yang belum memiliki rumah dan tinggal mengontrak.
“Daripada mengontrak, lebih baik ambil rumah supaya bisa jadi milik sendiri,” kata pria asal Medan ini.
Ia menambahkan, program ini sangat menguntungkan karena menawarkan uang muka yang ringan dan cicilan yang tetap.
“Begitu nanti terima kunci, cicilan tidak akan membengkak,” ujarnya.
Untuk tahap pertama, penyerahan kunci rumah direncanakan pada Mei 2025. Hendry meminta para wartawan yang berminat segera mempersiapkan dokumen, seperti surat keterangan dari media tempat bekerja dan rekening koran gaji.
“Harapannya disiapkan dari sekarang, karena peminatnya banyak,” ujarnya.
Selain di Kota Serang, rumah subsidi untuk wartawan di Banten juga disiapkan di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Hendry menyebut, ia dan rombongan sudah meninjau lokasi tersebut.
Program rumah subsidi ini juga mendapat respons positif dari sejumlah pengurus PWI daerah lain seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Yogyakarta, dan Jawa Barat.
“Mudah-mudahan nanti pemerintah bisa menambah kuotanya, tidak hanya 1.000 unit,” tuturnya. (Had/*)
