SERANG — Pemerintah Provinsi Banten terus memperkuat langkah optimalisasi pendapatan daerah guna menjaga stabilitas fiskal menjelang akhir Tahun Anggaran 2025. Upaya tersebut dikoordinasikan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten yang mencatat realisasi pendapatan hingga 30 November 2025 mencapai Rp 8,79 triliun, atau 83,74 persen dari target Rp 10,50 triliun.
Kepala Bapenda Banten, Rd. Berly Rizki Natakusumah, menyebut capaian itu sebagai sinyal positif, meski ruang perbaikan masih terbuka. “Optimalisasi diperlukan melalui sinergi lintas sektor, termasuk perangkat daerah, kabupaten/kota hingga pelaku usaha,” ujar Berly.
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi tulang punggung PAD dengan kontribusi Rp 5,13 triliun, sementara penerimaan BBNKB turun akibat meningkatnya penggunaan kendaraan listrik yang mendapat tarif pajak 0 persen.
Pemprov Banten menjalankan beberapa strategi, di antaranya penagihan lapangan, penyisiran tunggakan, penguatan pemberlakuan pajak alat berat, sinkronisasi data PBBKB, hingga mendorong balik nama kendaraan perusahaan. Sedikitnya 220 kendaraan ditargetkan beralih ke plat Banten.
Dalam aspek pelayanan, Pemprov mengadakan Program Penghargaan dan Undian Patuh Pajak untuk memberikan apresiasi kepada wajib pajak. Bahkan pada 2026, Bapenda mengusulkan insentif diskon pembayaran lebih awal.
Berly optimistis target pendapatan 2025 akan tercapai dengan dukungan masyarakat dan ASN. “Pendapatan daerah bukan hanya persoalan angka, tetapi fondasi pembangunan Banten,” pungkasnya. (Adv)
