JAKARTA – Langkah tegas Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dalam menyikapi polemik pagar laut yang mencuat sejak awal 2025, mendapat dukungan penuh dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satu dukungan datang dari mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri periode 2008-2009, Susno Duadji.
“Pertama, kita bersyukur bahwa masalah ini sudah semakin terang. Kita patut berterima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kementerian ATR/BPN. Karena, yang pertama berani membuka masalah ini adalah Kementerian ATR/BPN,” ungkap Susno Duadji dalam sesi telekonferensi di Sindo Prime, Sindo News TV, Selasa (4/2/2025).
Menurut Susno, keterbukaan Menteri Nusron dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait polemik ini perlu mendapat dukungan penuh. Ia mengapresiasi proses pemeriksaan sertifikat, pembatalan sertifikat, hingga gelar perkara yang saat ini sedang berlangsung. “Kita percaya kepada Kementerian ATR/BPN bahwa nantinya persoalan-persoalan pertanahan di tempat lain pun akan diusut seperti ini, meski tentu tidak sekaligus,” tambahnya.
Susno juga mendorong agar Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Tangerang turut mengambil langkah tegas seperti yang dilakukan Kementerian ATR/BPN. “Bertindaklah! Masa hanya Kementerian ATR/BPN yang berani? Ini bukan lagi tuntutan, tapi kewajiban,” tegasnya.
Senada dengan Susno, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, yang juga menjadi narasumber dalam acara tersebut, menegaskan bahwa langkah tegas yang diambil Kementerian ATR/BPN memerlukan dukungan dari semua pihak. “Jika semua pihak bersikap kooperatif dan terbuka, masalah ini akan bisa diselesaikan dengan terang-benderang. Masyarakat akan melihat bagaimana proses ini berjalan sejak awal hingga selesai,” ujarnya.
Sementara itu, Kholid, perwakilan nelayan yang turut hadir dalam telekonferensi, berharap polemik pagar laut dapat segera diatasi melalui proses hukum yang transparan dan adil. “Sudah seharusnya pemerintah mengambil langkah tegas seperti ini. Lakukanlah yang sebenar-benarnya, sesuai aturan hukum yang berlaku,” pungkasnya. (Ge/Red)
