KALBAR I LIDIKBANTEN.COM – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyerahkan 270 sertipikat tanah elektronik kepada masyarakat, pemerintah daerah, dan BUMN dalam acara yang digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Penyerahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki.
“Dengan memiliki sertipikat tanah, masyarakat memperoleh nilai tambah ekonomi. Namun, saya berpesan agar sertipikat ini dimanfaatkan untuk keperluan produktif seperti modal usaha, bukan untuk konsumtif,” ujar Ossy Dermawan dalam sambutannya.
Sertipikat Tanah Elektronik yang diserahkan kali ini dirancang untuk memberikan perlindungan hukum lebih baik dibandingkan sertipikat konvensional. Hal ini diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi pemilik tanah, sekaligus mendorong pemanfaatan tanah secara maksimal untuk kemakmuran dan kesejahteraan.
Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari, mengapresiasi langkah Kementerian ATR/BPN yang bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mempercepat penyelesaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). “Program ini sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan sertipikat tanah dengan mudah dan aman,” tuturnya.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Kalimantan Barat, Andi Tenri Abeng, melaporkan bahwa program PTSL di Kalbar hampir mencapai 100%. “Hanya tersisa sekitar 70 bidang tanah yang akan segera diselesaikan,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Wamen ATR/Waka BPN juga memberikan apresiasi kepada Satgas Anti-Mafia Tanah dengan penyematan pin penghargaan. Langkah ini menjadi simbol komitmen pemerintah dalam memberantas praktik-praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat.
Turut hadir dalam acara ini, Tenaga Ahli Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis Hendri Teja, Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance Ajie Arifuddin, serta para kepala kantor pertanahan se-Provinsi Kalimantan Barat. Acara ini juga dihadiri perwakilan Forkopimda Kalbar sebagai bentuk dukungan lintas sektor. (Hms/Red)
