CILEGON – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Forbis Cilegon pada Selasa (25/2/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
Diskusi tersebut menyoroti berbagai permasalahan pemilu, terutama maraknya politik uang dan ketidakakuratan data pemilih.
Ketua KPU Kota Cilegon, Fatchurrohman, menyoroti kasus politik uang yang masih marak di beberapa daerah. Ia mencontohkan adanya praktik politik uang yang tertangkap tangan, tetapi pelakunya hanya divonis dengan hukuman percobaan tiga bulan. Akibatnya, praktik ini terus berulang tanpa efek jera.
Salah satu peserta diskusi mengusulkan agar regulasi lebih tegas, seperti mendiskualifikasi pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang. “Percuma berdiskusi kalau ke depan hal seperti ini masih terus terjadi, hanya sekadar omong kosong,” ujarnya.
Selain itu, akurasi data pemilih juga menjadi perhatian utama. Masalah seperti pemilih ganda, pemilih tidak terdaftar, dan pemilih anonim dinilai menghambat tahapan pemilu lainnya, termasuk logistik dan distribusi surat suara.
Peserta FGD mengusulkan agar KPU meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti Lapas dan Kepolisian untuk memastikan validitas data pemilih. Dalam diskusi juga dibahas pentingnya peningkatan anggaran untuk pendidikan politik, agar tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya berada di tangan KPU dan Bawaslu, tetapi juga melibatkan partai politik.
Selain itu, regulasi perlindungan bagi penyelenggara pemilu turut menjadi sorotan, terutama terkait jaminan kesehatan bagi petugas yang sakit atau meninggal saat bertugas.
Ketua KPU Kota Cilegon, Fatchurrohman, menegaskan bahwa seluruh masukan dalam FGD ini akan dikaji lebih lanjut dan disampaikan ke KPU RI melalui pemerintah provinsi. Diharapkan, Pilkada mendatang dapat berjalan lebih transparan, adil, dan demokratis. (Dirhat)
