TANGERANG – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ormas Garda Siliwangi Provinsi Banten menjalin sinergitas dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk memperluas akses keadilan dan meningkatkan kualitas layanan hukum kepada masyarakat, khususnya yang kurang mampu. Kerja sama ini bertujuan mengoptimalkan pelayanan hukum di wilayah Banten, terutama untuk masyarakat yang buta hukum dan korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Ketua Garda Siliwangi menjelaskan, peran LBH sangat penting dalam mendukung layanan bantuan hukum berkualitas dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak hukum mereka. “Kami ingin memastikan masyarakat yang tidak mampu, terutama di daerah terpencil, dapat memperoleh perlindungan hukum yang layak,” ujarnya.
Sinergitas ini juga menyoroti isu kekerasan struktural dan pelanggaran HAM yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Garda Siliwangi mencatat peningkatan jumlah kasus dengan karakter kekerasan struktural yang membutuhkan kehadiran ahli hukum. “Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan layanan bantuan hukum lebih sistematis dan menyeluruh, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau,” tambahnya.
Dalam kolaborasi ini, Garda Siliwangi berharap kehadiran LBH dapat menjadi fasilitator dalam menyediakan layanan hukum, termasuk menghadirkan ahli di proses peradilan pidana dan kasus-kasus struktural lainnya.
“Kami berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil yang sering kali terabaikan. Sinergi dengan LBH menjadi langkah penting untuk mendekatkan layanan hukum kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” tegas Ketua Garda Siliwangi.
Melalui kerja sama ini, kedua pihak berharap dapat memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan akses keadilan, khususnya di Provinsi Banten. Garda Siliwangi juga menegaskan pentingnya peran LBH dalam memperkuat sistem bantuan hukum, sehingga mampu memberikan solusi hukum yang merata dan berkeadilan bagi masyarakat.
“Masyarakat Banten, khususnya yang tidak mampu, harus mendapat layanan bantuan hukum yang layak. Dengan adanya sinergitas ini, kami berharap tidak ada lagi masyarakat yang merasa kesulitan dalam menghadapi persoalan hukum,” tutupnya.
Sinergi antara Garda Siliwangi dan LBH ini diharapkan dapat menjadi model kolaborasi yang efektif dalam memperjuangkan keadilan bagi masyarakat luas. (Ipat/tado)
