Penulis : Fadlika Ardiansah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Serang
Prabowo Subianto melalui adiknya, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan keinginan untuk membangun tanggul laut raksasa (giant sea wall) yang membentang dari Jakarta hingga Gresik. Proyek ini diharapkan dapat segera direalisasikan untuk mengatasi berbagai tantangan di wilayah pesisir utara Pulau Jawa.
Pihak yang mendukung proyek ini menganggapnya sebagai ide yang sangat bagus dan bahkan diperlukan. Peter, Direktur Van Oord Indonesia, menilai tanggul laut raksasa ini bisa menjadi solusi atas berbagai masalah di pesisir utara Pulau Jawa, seperti penurunan permukaan tanah di Jakarta yang menyebabkan banjir dan tenggelamnya beberapa wilayah.
“Giant sea wall tidak hanya untuk menahan air laut, tetapi juga dapat membantu mengatasi penurunan tanah akibat penggunaan air tanah yang masif serta naiknya permukaan air laut,” ujar Peter saat ditemui di Jakarta. Selain itu, tanggul ini juga berpotensi menjadi sumber air bagi masyarakat pesisir, terutama jika dikembangkan untuk menampung air hujan di musim hujan dan menyimpannya untuk kebutuhan di musim kemarau.
Lebih lanjut, Peter menyebutkan bahwa giant sea wall dapat menyediakan air bersih untuk kebutuhan industri, hotel, dan masyarakat. “Ini adalah ide yang luar biasa,” tambahnya.
Namun, tidak semua pihak sepakat dengan proyek ini. Beberapa kelompok menilai pembangunan tanggul raksasa ini dapat merugikan masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Mereka khawatir proyek ini akan mengancam ekonomi pesisir yang bergantung pada wilayah perairan.
Menurut kajian Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2016, reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta menunjukkan bahwa setiap hektare wilayah perairan yang hilang dapat menyebabkan kerugian ekonomi nelayan sebesar Rp 26 juta per orang per tahun. Total kerugian ekonomi nelayan di Teluk Jakarta akibat hilangnya wilayah perairan mencapai Rp 137 miliar per tahun.
Dampak serupa diprediksi dapat terjadi jika giant sea wall dibangun tanpa kajian mendalam. Para penolak proyek ini berharap pemerintah mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem laut dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.
Dengan adanya pro dan kontra ini, pemerintah diharapkan dapat membuat kebijakan yang seimbang. Pembangunan negara harus tetap berjalan tanpa mengorbankan sektor ekonomi masyarakat, khususnya nelayan. Kajian mendalam dan solusi alternatif perlu dilakukan agar proyek ini tidak hanya menjadi solusi bencana tetapi juga memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak.
