Mentan Amran Percepat Distribusi Pupuk, LaNyalla: Peta Jalan Ketahanan Pangan Semakin Terarah

JAKARTA – Kebijakan strategis dari Kementerian Pertanian (Kementan) membawa angin segar bagi sektor pangan Indonesia. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memutuskan memangkas jalur distribusi pupuk subsidi agar lebih cepat sampai ke petani. Langkah ini disambut baik oleh Senator asal Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang mengapresiasi upaya tersebut.

“Keputusan strategis dan kebijakan yang berpihak pada petani ini menunjukkan bahwa peta jalan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia semakin terarah dan realistis. Sektor pangan, yang sangat strategis, memang harus menjadi prioritas jika kita ingin memperkuat kedaulatan bangsa,” ujar Anggota Komite II DPD RI itu, Senin (23/12/2024).

Ketua DPD RI ke-5 itu berharap sinergi antar-kementerian semakin diperkuat, terutama dengan kementerian teknis yang terkait langsung dengan ketahanan pangan. Misalnya, Kementerian PUPR dalam hal irigasi dan pengairan, Kementerian Perindustrian terkait alat-alat pertanian yang sesuai kebutuhan, serta Kementerian Perhubungan terkait logistik distribusi pupuk melalui jalur darat maupun laut.

“Jika semua sektor bersinergi dan terkoordinasi dengan baik, saya optimis Indonesia dapat mengurangi volume impor pangan secara signifikan. Ini adalah langkah wajib jika kita ingin berdaulat dalam pangan. Tidak ada negara yang tangguh jika ketergantungan terhadap impor bahan pangan masih tinggi, apalagi Indonesia dikenal sebagai negeri yang subur dan kaya sumber daya,” kata LaNyalla penuh keyakinan.

Sebagai informasi, Menteri Amran telah memangkas regulasi terkait distribusi pupuk subsidi dari 145 peraturan yang melibatkan 12 kementerian menjadi lebih sederhana. Langkah ini diambil untuk mengatasi kendala birokrasi yang memperlambat distribusi pupuk kepada petani.

Amran menjelaskan bahwa birokrasi yang panjang menjadi salah satu hambatan utama keberhasilan sektor pertanian. Sebelumnya, proses penyaluran pupuk harus melewati tahapan administrasi di tingkat daerah, seperti persetujuan bupati dan gubernur, yang seringkali menyebabkan keterlambatan.

Baca Juga:  Efektivitas Satgas Saber Pungli Pada Pelayanan Publik

Kini, penyaluran pupuk akan disederhanakan melalui tiga jalur utama dari Kementan, yakni Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan langsung ke petani. (Hms/Red)