Oleh : Nourma Shella Agatha Kusuma, Mahasiswi UNPAM Serang, Fakultas Hukum
OPINI – Penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia masih menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius. Pelanggaran HAM, seperti penyiksaan, penghilangan paksa, diskriminasi, hingga pembunuhan terhadap individu atau kelompok tertentu, dapat merusak tatanan sosial dan mengancam kedamaian serta keadilan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil dan beradab menjadi langkah krusial guna melindungi hak-hak asasi setiap individu tanpa terkecuali.
Pentingnya Penegakan Hukum yang Adil
Penegakan hukum yang adil berarti bahwa setiap orang diperlakukan setara di depan hukum, tanpa memandang status, kekayaan, latar belakang politik, atau identitas sosial lainnya. Dalam konteks pelanggaran HAM, ketidakadilan dalam penanganan kasus dapat membuat korban kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, prinsip keadilan harus diterapkan dengan memberikan hak-hak yang setara baik kepada korban maupun pelaku, serta menjamin proses hukum yang transparan dan bebas dari tekanan pihak mana pun.
Keadilan juga mencakup pemulihan hak korban. Korban pelanggaran HAM, seperti penyiksaan atau kekerasan, harus mendapatkan pemulihan fisik dan psikologis serta kompensasi yang layak. Dalam hal ini, negara berkewajiban memastikan bahwa sistem hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan korban.
Penegakan Hukum yang Beradab
Penegakan hukum yang beradab mengutamakan penghormatan terhadap martabat manusia, baik bagi korban maupun pelaku. Meskipun pelaku kejahatan HAM harus menerima hukuman yang setimpal, proses hukum harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Sebagai contoh, dalam proses hukum, penggunaan penyiksaan atau tindakan yang merendahkan martabat manusia harus dihindari. Dengan pendekatan ini, sistem hukum tidak hanya adil tetapi juga manusiawi. Penegakan hukum yang beradab bertujuan menghindari praktik balas dendam dan mendorong penyelesaian berbasis pemulihan bagi korban.
Peran Negara dalam Penegakan Hukum
Negara memiliki peran sentral dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan beradab. Beberapa langkah penting meliputi:
1. Memperkuat lembaga penegak hukum: Lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bekerja secara independen dan bebas dari tekanan politik atau ekonomi.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat: Pendidikan tentang hak asasi manusia harus menjadi prioritas agar masyarakat memahami hak-haknya dan tahu cara menuntut keadilan.
3. Mendukung lembaga perlindungan korban: Lembaga seperti Komnas HAM harus diperkuat agar dapat memberikan perlindungan dan mekanisme pemulihan yang efektif.
Tantangan dalam Penegakan Hukum
Meskipun regulasi telah ada, tantangan besar tetap menghadang, di antaranya:
1. Impunitas: Pelaku pelanggaran HAM sering lolos dari hukuman karena lemahnya sistem peradilan atau tekanan politik.
2. Minimnya pelaporan: Kasus pelanggaran HAM di daerah terpencil sering tidak terungkap, terutama jika melibatkan pihak berpengaruh.
Regulasi yang Mengatur HAM
1. UUD 1945 Pasal 28A-28J: Menjamin hak hidup, kebebasan, dan perlindungan setiap warga negara.
2. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM: Mengatur pengadilan untuk menangani pelanggaran HAM berat, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan.
Solusi dan Langkah Ke Depan
1. Memperkuat sistem hukum: Aparatur penegak hukum harus memiliki kapasitas untuk menangani kasus HAM secara adil dan transparan.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran HAM sangat diperlukan.
Penegakan hukum yang adil dan beradab terhadap pelanggaran HAM adalah tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan sistem hukum yang menjunjung keadilan dan kemanusiaan, diharapkan pelanggaran HAM dapat diminimalkan dan keadilan tercapai bagi semua pihak.
