JAKARTA – Menjelang akhir tahun 2024, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Imbauan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (30/12/2024).
Tomsi menyoroti sejumlah daerah dengan tingkat realisasi belanja APBD yang masih rendah berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri per 27 Desember 2024. Daerah-daerah tersebut meliputi Provinsi Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah.
“Tolong konsolidasi, dicek kembali di mana letak permasalahannya sehingga realisasinya tidak tercapai,” tegas Tomsi.
Kabupaten dan Kota Juga Diminta Fokus
Selain pemerintah provinsi, Tomsi juga meminta perhatian serius dari pemerintah kabupaten dan kota. Berdasarkan data yang sama, sejumlah daerah belum maksimal dalam merealisasikan APBD, seperti Kabupaten Mahakam Ulu, Halmahera Utara, Pegunungan Bintang, Kutai Timur, dan Kepulauan Aru. Adapun kota-kota dengan tingkat realisasi rendah meliputi Prabumulih, Pagar Alam, Balikpapan, Bontang, dan Subulussalam.
Namun demikian, Tomsi mengapresiasi daerah-daerah yang telah mencapai realisasi belanja yang optimal. Ia berharap upaya percepatan di daerah dengan realisasi rendah dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
“Meskipun masih ada dua hari menuju tutup tahun, angka realisasi harus dimaksimalkan. Pastikan belanja APBD dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien,” tambahnya.
Optimalisasi Lahan Bera untuk Produktivitas Pangan
Dalam kesempatan yang sama, Tomsi juga menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan lahan bera atau lahan yang tidak produktif. Ia mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk memanfaatkan lahan tersebut guna meningkatkan produktivitas pertanian, mengingat biaya optimalisasi lahan bera relatif lebih hemat dibandingkan mencetak lahan baru.
Ia juga meminta daerah untuk mendata potensi lahan bera di wilayahnya masing-masing. Data tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk direkomendasikan sebagai bagian dari strategi peningkatan produksi pangan.
“Lakukan perhitungan potensi lahan, siapkan data, dan buat surat resmi. Jika permasalahannya adalah irigasi atau pompa air, kita akan koordinasikan langkah-langkah yang diperlukan,” tutup Tomsi. (Puspen/Red)
