Oleh : Fitri Anggraeni Suliani, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pamulang PKSDU Serang
OPINI – Hukum terkait perdagangan manusia dan eksploitasi seksual merupakan masalah serius yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan merusak martabat individu, khususnya perempuan dan anak-anak. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memberikan pedoman untuk menanggapi masalah ini dengan pendekatan yang humanis dan adil. Setiap sila dalam Pancasila dapat digunakan sebagai perspektif untuk menganalisis dan memberikan solusi terhadap kedua isu tersebut.
1. Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa
Berdasarkan sila ini, perdagangan manusia dan eksploitasi seksual adalah pelanggaran besar terhadap hak-hak dasar manusia yang diberikan oleh Tuhan. Tindakan tersebut merendahkan martabat manusia, yang seharusnya dihormati dan dilindungi. Sebagai umat manusia, kita memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi sesama dari perbudakan modern, perdagangan manusia, serta segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
2. Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab
Perdagangan manusia dan eksploitasi seksual jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan peradaban ini. Korban eksploitasi seksual sering kali diperlakukan secara tidak manusiawi dan dipaksa untuk hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Sebagai negara yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, Indonesia harus memastikan bahwa hukum yang ada benar-benar melindungi korban dan menghukum pelaku perdagangan manusia serta eksploitasi seksual dengan tegas. Selain itu, perlu ada upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran semacam ini dengan memberikan pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat.
3. Sila ketiga: Persatuan Indonesia
Perdagangan manusia dan eksploitasi seksual tidak hanya merusak individu, tetapi juga merusak persatuan sosial. Kejahatan ini sering kali melibatkan sindikat yang menargetkan kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan perpecahan. Pancasila mengajarkan bahwa dalam menghadapi isu-isu seperti ini, seluruh elemen masyarakat harus bersatu untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan terhadap sesama warga negara Indonesia.
4. Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
Dalam menghadapi masalah ini, negara perlu mengedepankan prinsip musyawarah untuk mencapai solusi yang adil dan efektif. Pemerintah, lembaga hukum, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas harus bekerja sama dalam mengatasi masalah perdagangan manusia dan eksploitasi seksual. Selain itu, kebijakan yang bijaksana harus diambil untuk memberikan perlindungan kepada korban, memberantas jaringan perdagangan manusia, dan mencegah eksploitasi seksual.
5. Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Perdagangan manusia dan eksploitasi seksual jelas melanggar prinsip keadilan sosial ini. Mereka yang menjadi korban sering kali berasal dari kelompok sosial yang terpinggirkan atau miskin, yang rentan untuk dieksploitasi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan sosial, negara harus memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakang sosial dan ekonominya, dilindungi dari kekerasan dan eksploitasi. Negara harus memberikan akses yang adil bagi korban untuk mendapatkan pemulihan dan dukungan, serta memperbaiki sistem yang memungkinkan terjadinya perdagangan manusia dan eksploitasi seksual.
Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memberikan panduan moral dan etis dalam menghadapi masalah perdagangan manusia dan eksploitasi seksual. Dari perspektif Pancasila, kedua isu ini adalah bentuk pelanggaran serius terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Pancasila menuntut tindakan yang tegas dari pemerintah dan masyarakat untuk melindungi korban, memberantas kejahatan, serta menciptakan sistem yang lebih adil dan beradab bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar, Indonesia dapat mengatasi masalah perdagangan manusia dan eksploitasi seksual secara komprehensif dan berkelanjutan.
