Penulis : Siti Sa’diah
Mahasiswi Unpam Serang Fakultas Ilmu Hukum
OPINI – Hukum pidana adat di Indonesia memiliki sejarah panjang yang mencerminkan keberagaman budaya dan tradisi masyarakat di berbagai daerah. Sebelum masa kolonial, sistem hukum pidana adat sudah ada dan berkembang dalam setiap komunitas etnis. Masyarakat adat memiliki norma-norma hukum yang mengatur perilaku anggotanya, dan pelanggaran terhadap norma-norma ini dapat dihukum dengan sanksi adat, seperti denda atau hukuman fisik.
Selama masa penjajahan Belanda, sistem hukum pidana adat mengalami transformasi signifikan. Pemerintah kolonial Belanda menggabungkan elemen-elemen hukum adat dengan hukum Eropa untuk menciptakan sistem hukum yang lebih terstruktur dan terpusat. Proses ini melibatkan pengkodean norma-norma hukum adat ke dalam dokumen tertulis yang membentuk dasar hukum pidana kolonial.
Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintah meresmikan berbagai upaya untuk menyatukan dan mengintegrasikan hukum pidana adat ke dalam sistem hukum nasional. Namun, perbedaan antara hukum adat dan hukum nasional masih menjadi tantangan hingga saat ini. Seiring perkembangan zaman dan globalisasi, elemen-elemen hukum adat terus beradaptasi dengan tuntutan zaman, sementara upaya pelestarian dan revitalisasi hukum adat juga menjadi fokus penting dalam mendukung keberagaman budaya di Indonesia.
Sumber hukum pidana adat di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai bentuk yang mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi masyarakat setempat. Sumber hukum pidana adat ini dapat berasal dari adat istiadat dan tradisi turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Norma-norma ini sering kali terdokumentasi dalam bentuk lisan atau tertulis dan mencakup aturan hidup, keadilan, serta sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran tertentu.
Hukum pidana adat juga dapat bersumber dari peraturan adat yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga adat setempat, seperti dewan adat, kepala adat, atau lembaga adat lainnya yang memiliki kewenangan menegakkan aturan pidana adat dalam komunitas mereka. Sumber hukum pidana adat sering ditemukan dalam keputusan-keputusan adat yang diambil oleh lembaga-lembaga ini. Dalam beberapa kasus, sumber hukum pidana adat dapat diakses melalui teks-teks klasik atau naskah kuno yang membahas norma-norma dan sanksi-sanksi hukum dalam konteks adat.
Seiring dengan perubahan zaman, pembaruan terhadap sumber hukum pidana adat juga dapat muncul melalui penyesuaian aturan adat dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian, sumber hukum pidana adat di Indonesia tetap dinamis dan merefleksikan interaksi antara warisan tradisional dan dinamika kontemporer.
